Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Hasyim Muzadi menilai proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi rawan diwarnai tarik-menarik kepentingan. Kepada wartawan di Jakarta, Minggu, Hasyim mengaku pesimistis jika seleksi tersebut akan menghasilkan pimpinan yang mampu menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat.

"Baru lolos dari seleksi, pemilihannya oleh Presiden, proses pemilihan di DPR, semuanya pasti ada saling pengaruh," kata Hasyim Muzadi di sela acara tasyakuran enam tahun International Conference of Islamic Scholars (ICIS).

Dikatakannya sebagai lembaga yang disepakati untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK disterilkan dari berbagai pengaruh dan dilindungi dari upaya pelemahan agar bisa bekerja optimal.

Sebagian besar informasi ini datang langsung dari kata kunci%% pro. Hati-hati membaca sampai akhir benar-benar menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

"Keberadaan KPK sudah lumayan daripada tidak ada sama sekali. Jangan sampai dilemahkan," kata Sekretaris Jenderal ICIS tersebut.

Dikatakannya dalam kondisi kuat saja, KPK tidak akan mampu memberantas korupsi seperti yang diharapkan, apalagi jika dalam kondisi lemah.

Menurut dia, jika mau jujur, sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang sudah mengurat dan mengakar, tidak cukup ditangani oleh institusi setingkat komisi, namun dibutuhkan sebuah gerakan nasional yang langsung dipimpin oleh kepala negara.

"Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ini hanya cukup untuk menangkap koruptor, tapi tidak cukup memberantas korupsi," kata pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu.

Dikatakannya, beberapa negara sukses menekan tingkat korupsi karena pemberantasannya dilakukan melalui gerakan nasional, bukan membebankannya pada sebuah komisi, yang bagaimana pun memiliki keterbatasan dan rawan tarik-menarik kepentingan. (S024/D007)